Tuesday, May 3, 2016

Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 Jam Kini Tetap Dapat Uang Makan

Sedikit kabar gembira bagi kawan-kawan sekalian yang selama ini sering melaksanakan Perjalanan Dinas di Dalam Kota kurang dari 8 jam dan menerima Uang Transport Dalam Kota, karena Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Pegawai ASN. Menurut PMK tersebut, PNS yang menerima Uang Transport Dalam Kota tetap dapat dibayarkan Uang Makannya.

uang makan pns

Permasalahan uang makan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam  ini sempat ramai di kantor saya, setelah adanya temuan BPK yang merekomendasikan agar mereka tidak lagi diberikan uang makan.

Pernah bertanya ke Ditjen Perbendaharaan mengenai hal ini, dan jawabannya, sesuai dengan PMK Nomor 110/PMK.05/2010 bahwa pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan uang makan. Perjalanan dinas dalam kota ini juga termasuk kriteria perjalanan dinas sesuai dengan PMK 113/PMK.05/2012 yang menggunakan Akun 524113.

Kini, dengan terbitnya PMK 72 2016, aturan main pembayaran uang makan bagi PNS yang menerima transport lokal semakin jelas, dan mereka tetap dapat menikmati uang makan mereka, dengan catatan mereka mengisi daftar hadir di kantor.

PMK 72 2016 ini mulai berlaku sejak 27 April 2016. Mudah-mudahan uang makan bulan Mei 2016 ini sudah mengakomodasi PMK 72 ini.

Pegawai yang Tidak Diberikan Uang Makan

Pegawai ASN yang tidak diberikan uang makan masih sama seperti yang disebutkan di PMK 10 2010, hanya saja untuk poin terakhir saja yang diganti dan penambahan penjelasan perjalanan dinas, sehingga secara lengkapnya, PNS tidak diberikan uang makan apabila:
  1. tidak hadir kerja, dengan alasan apapun;
  2. sedang menjalankan perjalanan dinas, kecuali perjalanan dinas dalam kota kurang dari 8 jam;
  3. sedang melaksanakan cuti, semua jenis cuti;
  4. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
  5. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.

Jika ada PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi pemerintah, maka kepada PNS tersebut tidak diberikan uang makan.

Sebagai contoh, dosen yang dipekerjakan atau diperbantukan pada yayasan/perguruan swasta, PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan-badan Internasional, maka kepada mereka tidak diberikan uang makan.

Berbeda dengan PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah lain atau instansi pemerintah daerah.

Uang Makan PNS yang Diperbantukan/Dipekerjakan

Sebelum membahas uang makan, mari kita bahas dulu PNS yang diperbantukan dan PNS yang dipekerjakan. Kedua istilah ini mempunyai persamaan dan perbedaan.

Persamaannya, dua-duanya sama-sama bekerja di luar instansi induknya. Misal, PNS Kementerian Keuangan yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi Jakarta. Instansi Induknya adalah Kemenkeu, dan PNS tersebut bekerja di Pemprov DKI Jakarta.

Adapun perbedaan kedua istilah tersebut adalah masalah penggajiannya.

Bagi PNS yang diperbantukan, Gaji beserta Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya dibayarkan oleh Instansi tempat dia bekerja, bukan oleh Instansi Induknya. Jadi, PNS Kemenkeu yang diperbantukan pada Pemprov DKI, maka gaji dan tunjangan-tunjangan dibayarkan oleh Pemprov DKI.

Sedangkan PNS yang dipekerjakan, Gaji tetap dibayarkan oleh Instansi Induk, sedangkan Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya dibayarkan oleh instansi tempat dia bekerja, dalam contoh di atas gahi dibayarkan oleh Kementerian Keuangan sedangkan tunjangan-tunjangan dibayarkan oleh Pemprov DKI.

Sudah jelas kan perbedaan PNS diperbantukan dan PNS dipekerjakan?

Selanjutnya, terkait dengan Uang Makan PNS yang Diperbantukan atau Dipekerjakan ini, ketentuannya adalah:

1. PNS Pusat Diperbantukan/Dipekerjakan Pada Instansi Pusat Lainnya

PNS Pusat, Diperbantukan/Dipekerjakan pada Instansi Pusat di Luar Satker Induk, Uang Makan dibayarkan oleh Instansi Pusat tempat PNS tersebut diperbantukan/dipekerjakan.

Terkecuali jika di tempat dia diperbantukan/dipekerjakan tidak dibayarkan uang makannya, maka dapat dibayarkan uang makannya oleh Satker Induknya dengan cara Pimpinan Instansi tempat ia diperbantukan/dipekerjakan menyampaikan surat permintaan pembayaran uang makan kepada Kepala Satker Induk PNS tersebut dengan dilampiri:
  • Daftar hadir kerja PNS tersebut;
  • Surat Pernyataan bahwa PNS Pusat yang tersebut tidak diberikan uang makan yang ditandatangani oleh Kepala Satker tempat PNS tersebut diperbantukan/dipekerjakan.

Sebagai contoh, PNS KPPN Jakarta II Kemenkeu diperbantukan/dipekerjakan pada Setjen BPK, maka uang makannya dibayarkan oleh Setjen BPK. Jika di BPK tidak dibayarkan uang makan, KPPN Jakarta II bisa membayarkan uang makannya setelah menerima surat permintaan pembayaran dari Sekjen BPK.

2. PNS Pusat Diperbantukan/Dipekerjakan pada Instansi Daerah

Bagi PNS Pusat yang diperbantukan/dipekerjakan pada Instansi Daerah, maka uang makan dibayarkan oleh Instansi Daerah tempat ia diperbantukan/dipekerjakan.

Sama dengan ketentuan di atas, jika Instansi Daerah ternyata tidak membayarkan uang makannya, maka uang makan dapat dibayarkan oleh satker induk dengan persyaratan seperti pada butir 1 di atas.

3. PNS Daerah Diperbantukan/Dipekerjakan pada Instansi Pusat

Bagi PNS Daerah yang Diperbantukan/Dipekerjakan pada Instansi Pusat, maka uang makannya dibayarkan oleh Instansi Pusat tempat ia diperbantukan/dipekerjakan.

Kesimpulan

Pegawai yang menerima Uang Transport Dalam Kota/Transport Lokal tetap menerima uang makan sesuai dengan PMK 72 2016. Bagi PNS yang diperbantukan/dipekerjakan, maka uang makan dibayarkan oleh instansi tempat ia dipekerjakan/diperbantukan.

Seorang PNS yang sedang belajar menulis. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih sudah berkunjung ke Blog saya. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Pos Paling Lawas


EmoticonEmoticon